Dasar Hukum

Pelaksanaan dan pemanfaatan DAPOBUD berlandaskan pada berbagai regulasi resmi di bidang kebudayaan. Dasar hukum ini menjadi pedoman agar pengelolaan data kebudayaan dilakukan secara sah, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Buka
2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Buka
3.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Buka
4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Buka
5.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Buka
6.

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan

Buka
7.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Buka
8.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Ratifikasi Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage

Buka
9.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Buka
10.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Buka
11.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Buka
12.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya

Buka
helpdesk